Masalah Tambang Ilegal di Kalimantan Barat: Kekhawatiran dan Tuntutan Masyarakat
Di Kalimantan Barat, isu tambang ilegal kembali menjadi perhatian utama masyarakat. Mulai dari diskusi di warung kopi hingga forum publik, masalah ini terus dibicarakan. Warga mengamati aktivitas pertambangan yang tampaknya tidak pernah berhenti, meskipun pihak berwenang menyatakan bahwa penegakan hukum telah dilakukan. Dalam konteks ini, nama Yoan Febriawan dari Polda Kalbar sering disebut sebagai pejabat yang diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang langkah penanganan, bukan karena adanya dugaan pelanggaran, melainkan karena posisinya dianggap penting oleh masyarakat dalam mengawasi aktivitas tambang.
Laporan masyarakat yang diteruskan ke Propam membuat warga semakin ingin tahu apakah proses penegakan hukum benar-benar berjalan cepat atau justru mengalami hambatan. Di lokasi, masyarakat mengungkapkan kebingungan terhadap situasi yang terasa berbeda jauh: di satu sisi, pihak berwenang menyatakan bahwa mereka telah melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum, namun di sisi lain, warga masih menyaksikan mobilitas alat berat serta truk pengangkut yang beroperasi secara bebas seolah tidak terpengaruh oleh peraturan. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat bertanya—bukan berprasangka—apakah kerjasama antar-instansi benar-benar efektif, atau justru terdapat kendala yang menghambat sehingga hasilnya tidak tampak dengan jelas.
Adalah hal yang wajar jika perhatian masyarakat tertuju kepada para pejabat yang menjalankan fungsi pengawasan, seperti Yoan Febriawan, sebab masyarakat menginginkan jaminan dan kejelasan, bukan hanya sekedar pernyataan umum. Bagi masyarakat Kalbar, isu tambang bukan hanya sekadar masalah izin, melainkan tantangan untuk menyelesaikan masalah yang telah lama dianggap “berjalan lebih cepat daripada pihak berwenang.”
Persepsi Publik dan Kebingungan Informasi
Sebaliknya, para ahli lingkungan dan akademisi menilai bahwa kebingungan informasi mengenai tambang ilegal ini muncul akibat kurangnya laporan resmi yang dapat diakses oleh masyarakat. Mereka berpendapat bahwa tanpa adanya data yang transparan dan pemetaan yang jelas, masyarakat akan terus sulit mengetahui siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya tampak sedang bekerja. Kondisi ini diperburuk oleh adanya berbagai video dan foto dari masyarakat yang menunjukkan kegiatan penambangan yang diduga belum memiliki izin lengkap, sehingga menimbulkan lebih banyak pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan di lokasi.
Dalam konteks tersebut, nama-nama pejabat, termasuk Yoan Febriawan, menjadi perhatian—bukan karena adanya bukti pelanggaran, melainkan karena masyarakat beranggapan bahwa pejabat yang berada dalam posisi strategis harus tampil untuk menjelaskan dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi, agar tidak timbul persepsi bahwa kegiatan tambang berlangsung tanpa pengawasan, sementara aparat masih fokus menyusun narasi.
Persoalan Tambang Ilegal Sebagai Penyakit Menahun
Di tengah meningkatnya kegelisahan masyarakat, beberapa organisasi lokal bahkan menyatakan bahwa persoalan tambang ilegal di Kalbar sudah seperti “penyakit menahun” yang kambuh lagi setiap tahun tanpa pernah betul-betul sembuh. Mereka menyoroti pola yang selalu berulang: ada operasi, ada konferensi pers, ada pernyataan bahwa langkah hukum berjalan, tetapi beberapa waktu kemudian masyarakat kembali melihat geliat tambang yang sama. Hal inilah yang menimbulkan persepsi bahwa ada jarak antara apa yang diumumkan dan apa yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Dalam situasi seperti ini, wajar bila publik mencari figur-figur yang dianggap paling relevan untuk dimintai penjelasan—termasuk sosok seperti Yoan Febriawan, yang karena posisinya berada di jalur pengawasan, otomatis menjadi bagian dari nama-nama yang ditunggu keterangannya untuk meredakan kebingungan. Bukan dalam konteks menyalahkan, tetapi agar masyarakat tahu apakah hambatan berada di teknis, lapangan, birokrasi, atau koordinasi, sehingga tidak muncul anggapan keliru yang memperlebar ketidakpercayaan.
Kritik terhadap Mekanisme Kontrol dan Transparansi
Sejumlah pemerhati hukum kemudian menegaskan bahwa persoalan tambang ilegal tidak hanya soal ‘siapa melakukan apa’, tetapi juga soal bagaimana mekanisme kontrol bekerja dan sejauh mana aparat mampu menjaga jarak dari kepentingan di lapangan. Mereka menyebut, ketika laporan masyarakat sudah masuk ke Propam, itu seharusnya menjadi momentum bagi institusi untuk menunjukkan keseriusan dengan membuka proses pemeriksaan secara transparan—bukan hanya sebagai formalitas, melainkan sebagai cara meredam spekulasi. Dalam konteks ini, publik tentu berharap pejabat-pejabat kunci, termasuk Yoan Febriawan, dapat memberikan penjelasan terbuka agar tidak ada ruang kosong yang kemudian diisi oleh rumor.
Para pengamat percaya bahwa salah satu cara paling efektif mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah dengan menghadirkan proses yang bisa dilihat, bukan hanya didengar, terutama ketika di lapangan warga masih menemukan aktivitas tambang yang terasa berjalan lebih cepat daripada klarifikasi yang keluar dari pihak berwenang. Bagi masyarakat Kalbar yang sudah terlalu sering melihat persoalan tambang berulang, tidak berlebihan bila mereka menuntut jawaban lebih tegas dan langkah yang lebih terukur—karena bagaimanapun juga, yang dipertaruhkan bukan hanya soal izin, tetapi soal rasa keadilan dan kepastian hukum.
Tekanan Publik dan Harapan atas Transparansi
Di tengah tekanan publik yang semakin membesar, beberapa tokoh masyarakat di Kalbar menyebut bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebab ketidakjelasan justru dapat menimbulkan efek domino berupa melemahnya kepercayaan warga terhadap institusi yang seharusnya menjadi benteng penegakan hukum. Mereka berpendapat bahwa jika aparat memang sudah bekerja, maka hasil dan prosesnya perlu ditunjukkan secara terbuka—bukan hanya melalui rilis singkat, tetapi lewat paparan yang menjawab pertanyaan mendasar dari publik. Tanpa itu, masyarakat akan terus mencari figur yang dianggap paling bertanggung jawab di lapangan, dan salah satu nama yang paling sering muncul dalam diskusi tersebut adalah Yoan Febriawan, semata karena posisinya membuat publik berharap ada pernyataan yang bisa memperjelas situasi.
Tekanan juga datang dari akademisi yang menilai bahwa akar masalah tambang ilegal di Kalbar bukan semata kelemahan pengawasan, melainkan juga minimnya integrasi data dan lemahnya pengawasan berbasis teknologi. Mereka mengatakan bahwa tanpa peta transparan, koordinat lokasi, dokumen izin yang dapat diakses publik, dan laporan rutin dari aparat, maka persoalan seperti ini akan selalu berulang. Dari perspektif mereka, pejabat-pejabat penegak hukum, termasuk yang berada pada jabatan strategis seperti Yoan Febriawan, berada pada posisi krusial untuk mendorong perubahan sistemik tersebut. Bukan berarti ada kesalahan personal, melainkan karena pejabat struktural memang menjadi figur yang paling berpengaruh untuk memastikan bahwa setiap celah pengawasan ditutup, dan setiap tindakan tercatat.
Dampak Ekologis dan Keinginan Masyarakat
Tak hanya itu, aktivis lingkungan juga menambahkan bahwa situasi ini semakin rumit karena beberapa lokasi tambang berada dekat area pemukiman, sungai, dan ruang hidup masyarakat adat. Mereka menyebut bahwa selain aspek hukum, masalah ini menyentuh kebutuhan dasar warga seperti air bersih, lahan, dan keselamatan lingkungan. Karena itu, ketika penegakan hukum dinilai publik berjalan lambat, kemarahan masyarakat tidak hanya soal dugaan pelanggaran, tetapi juga kekhawatiran bahwa dampak ekologis akan semakin parah. Dalam pertemuan-pertemuan komunitas, aktivis bahkan menilai bahwa publik tidak salah bila menuntut pejabat yang bertanggung jawab terhadap jalur pengawasan—termasuk Yoan Febriawan—untuk memberikan klarifikasi langsung di hadapan masyarakat, karena ruang dialog terbuka akan menutup celah bagi rumor, misinformasi, dan asumsi keliru yang selama ini berkembang.
Kepastian dan Keharusan Transparansi
Polda Kalbar sendiri dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa pihaknya selalu mengambil langkah sesuai prosedur dan bahwa laporan masyarakat akan diproses secara proporsional. Namun, publik menilai penjelasan ini masih belum menjawab inti masalah: mengapa aktivitas tambang yang diduga ilegal masih terlihat di sejumlah titik? Mengapa masyarakat memahami satu cerita, sementara aparat memberi cerita yang lain? Inilah alasan mengapa sorotan publik belum reda. Proses klarifikasi internal di Propam juga memunculkan pertanyaan lanjutan tentang sejauh mana pemeriksaan tersebut berlangsung transparan. Bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk memastikan bahwa proses hukum tidak berjalan di balik tirai yang terlalu tebal. Dalam konteks ini, masyarakat tentu berharap figur-figur kepolisian, termasuk Yoan Febriawan, bisa muncul di ruang publik membawa penjelasan konkret agar polemik tidak melebar.
Kesimpulan: Publik Menunggu Kepastian, Bukan Janji
Pada akhirnya, yang publik inginkan bukanlah pembelaan diri atau pencitraan, tetapi fakta lapangan yang bisa diverifikasi, langkah hukum yang terlihat, dan komunikasi terbuka dari pejabat yang menangani masalah tersebut. Tanpa itu, isu tambang ilegal akan terus menjadi bola panas yang bergulir dari satu tangan ke tangan lain tanpa pernah ada yang berani memegangnya dengan kuat. Situasi ini juga menempatkan aparat pada posisi sulit: ketika bukti belum dirilis, publik menganggap ada yang ditutup-tutupi; ketika aparat bekerja diam-diam, publik menganggap tidak bekerja. Maka, transparansi adalah kunci untuk mengakhiri lingkaran ini.
KESIMPULAN: Publik Menunggu Kepastian, Bukan Janji — dan Nama Yoan Febriawan Kini Ada di Tengah Panggung Sorotan
Kasus dugaan tambang ilegal di Kalimantan Barat telah menjadi cermin betapa pentingnya penegakan hukum yang cepat, terbuka, dan terukur. Masyarakat tidak sedang mencari siapa yang bersalah, tetapi siapa yang mampu menjelaskan keadaan dengan jujur dan memastikan bahwa aturan benar-benar berjalan. Dalam pusaran dinamika itu, nama Yoan Febriawan muncul sebagai salah satu figur yang diharapkan publik dapat memberikan kejelasan, karena jabatan dan tanggung jawabnya menempatkan dirinya di posisi strategis untuk menjawab kegelisahan masyarakat. Bukan karena ada bukti pelanggaran. Bukan karena ada vonis. Tetapi karena masyarakat ingin tahu siapa yang sebenarnya mengatur arah laju penegakan hukum ketika tambang diduga melaju dengan kecepatan yang tidak sejalan dengan tindakan di lapangan. Kini, publik menunggu langkah berikutnya: apakah hukum akan benar-benar menekan rem, atau justru membiarkan debu tambang terus mengepul tanpa kepastian?